Universitas Kristen Indonesia Pauluspasca@ukipaulus.ac.id

Magister Hukum

Program Pascasarjana

Profil Program Studi

Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) UKI Paulus merupakan program pendidikan pascasarjana yang berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berintegritas dalam bidang hukum. Dengan berlandaskan nilai-nilai moral dan keadilan, Program Studi Magister Ilmu Hukum hadir sebagai pusat pengembangan ilmu hukum yang adaptif terhadap dinamika masyarakat, perkembangan regulasi, serta tantangan penegakan hukum di era globalisasi.

Sebagai salah satu pusat pendidikan Magister Ilmu Hukum yang profesional, PS MIH UKI Paulus menekankan penguasaan ilmu hukum yang mendalam, kemampuan analisis hukum yang kritis, serta keterampilan praktis dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum secara ilmiah dan berkeadilan. Lulusan diharapkan mampu mengimplementasikan teori-teori hukum secara profesional dalam dunia kerja, baik di sektor pemerintahan, lembaga peradilan, dunia usaha, maupun lembaga sosial kemasyarakatan.

PS MIH UKI Paulus juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral sebagai landasan pembentukan karakter lulusan agar memiliki etika, tanggung jawab, dan perilaku yang sesuai dengan norma kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, nilai-nilai keadilan menjadi prinsip utama dalam proses pendidikan, dengan menanamkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip persamaan di hadapan hukum (equal justice before the law).

Dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, Program Studi Magister Ilmu Hukum terus mengembangkan pendidikan berbasis riset yang mampu bersaing serta menjawab kebutuhan masa depan. Program studi ini aktif mendorong penelitian unggulan, penyebarluasan perkembangan ilmu hukum melalui forum ilmiah, serta menjalin kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan, pemerintah, swasta, dan pusat riset untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Melalui proses pembelajaran yang berkualitas, berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, PS MIH UKI Paulus berupaya menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam penegakan hukum, penyelesaian masalah hukum secara ilmiah, serta pembangunan masyarakat dan bangsa yang berkeadilan.

Visi

Visi Magister Ilmu Hukum UKI Paulus adalah salah satu pusat pendidikan Magister Ilmu Hukum yang Unggul dan Profesional dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan nilai-nilai keadilan.

1. Unggul yaitu lulusan Magister Ilmu Hukum UKI Paulus mempunyai kemampuan yang baik tentang ilmu hukum yang bermanfaat dalam penegakan hukum (Law Inforcement).
2. Profesional yaitu lulusan Magister Ilmu Hukum UKI Paulus mampu mengimplementasikan teori-teori hukum (Knowledge & Skill) pada lapangan pekerjaannya.
3. Nilai-nilai moral yaitu lulusan Magister Ilmu Hukum UKI Paulus dapat berbuat dan berpeilaku secara positif sesuai dengan nilai-nilai kepatutan yang diterima dan menyenangkan lingkungan masyarakat.
4. Nilai-Nilai keadilan yaitu lulusan Magister Ilmu Hukum UKI Paulus menghargai hak asasi manusia dan memandang manusia sama di depan hukum (Equal Justice before the law).

Misi

1. Mengembangkan pendidikan magister yang mendukung program riset yang mampu bersaing dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masa depan.
2. Menjadikan Program Studi Magister Hukum sebagai salah satu pusat informasi dalam penyebarluasan perkembangan mutakhir ilmu Hukum melalui kegiatan ilmiah.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan, dan pusat riset dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
4. Mendorong program riset unggulan yang mengarah pada kualitas lulusan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan pendekatan kerakyatan dalam rangka mengabdi kepada kepentingan dan kemakmuran bangsa.

Dosen Program Studi

Detail Dosen

Prof. Dr. Liberthin Palullungan, S.H., M.H.

Prof. Dr. Liberthin Palullungan, S.H., M.H.

NIDN/NIP: 0906117401

Email

liberthin@ukipaulus.ac.id

Pangkat

Guru Besar

Keahlian

Hukum Tata Negara dan Pemerintahan

Jurnal / Tautan Akademik

Google SINTA

Penelitian

No Judul Penelitian Tahun Link
1 Strengthening Local Government Accountability Through Digital Transparency and Public Participation in Democratic Governance 2026 Buka
2 Artificial Intelligence Governance and Human Rights Protection in Modern Decentralized Government Systems 2026 Buka
3 IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TOLIKARA 2025 Buka
4 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN DAN KENDALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH YANG EFEKTIF PASCA-UU NO. 13 TAHUN 2022 2025 Buka
5 EFEKTIVITAS KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN DI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK 2025 Buka
6 URGENSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR 2024 Buka
7 ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PEMERINTAHAN KELURAHAN TAPPARAN KABUPATEN TANA TORAJA 2024 Buka
8 IMPLEMENTATION AND EFFECTIVENESS OF MODERATE CATEGORY SANCTIONS ON HIGH SCHOOL TEACHERS WITH CIVIL SERVANT STATUS IN TANA TORAJA REGENCY 2024 Buka
9 CHALLENGES AND EFFORTS IN IMPLEMENTING GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN PUBLIC SERVICES IN NABIRE REGENCY 2024 Buka
10 IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NABIRE DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITASNYA 2024 Buka
11 EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SANKSI KATEGORI SEDANG TERHADAP KINERJA DAN DISIPLIN KERJA GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG BERSTATUS APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN TANA TORAJA 2024 Buka
12 Juridic Review on Land Tenure That Creates Proprietary Rights 2023 Buka
13 The Authority Of Regional Government To Regulate Construction Services 2023 Buka
14 Implementation of the Standard Agreement Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection 2023 Buka
15 Legal implications of transfer of receivables (Cessie) without notification to debtors 2023 Buka
16 The effectiveness of active tax billing with reminder and letter of force in the optimization of tax revenue at the Pratama Tax Service Office, South Makassar 2023 Buka
17 PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM KEPADA TERDAKWA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 2023 Buka
18 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LANJUT USIA TERLANTAR DI KABUPATEN TORAJA UTARA 2023 Buka
19 Pembentukan Peraturan Daerah 2023 Buka
20 Reconstruction of The Vice Regent’s Position in Optimization of Regional Autonomy: Realizing Democratic and Justice Values 2023 Buka
21 The Reconstruction of the Implementation from Business Judgment Rule Doctrine in Individual Limited Liability Companies: A Progressive Legal Review 2023 Buka
22 The Implementation of CITES to Prevent Endangered Species Extinction in Indonesia 2021 Buka
23 Strategi Dan Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar Di Tengah Pandemi Covid-19 2021 Buka
24 PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 2021 Buka
25 ASPEK HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT KASIH HERLINA KABUPATEN MIMIKA 2021 Buka
26 JAMINAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK 2021 Buka
27 IMPLEMENTASI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN OLEH PEJABAT ADMINISTRATIF NEGARA DI KANTOR IMIGRASI KELAS I MAKASSAR 2019 Buka
28 The Essence of Decentralization Arrangement in the Local Government: A Review in the Field of Health 2016 Buka
Kembali ke Program Studi