Profil Program Studi
Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) UKI Paulus merupakan program pendidikan pascasarjana yang berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berintegritas dalam bidang hukum. Dengan berlandaskan nilai-nilai moral dan keadilan, Program Studi Magister Ilmu Hukum hadir sebagai pusat pengembangan ilmu hukum yang adaptif terhadap dinamika masyarakat, perkembangan regulasi, serta tantangan penegakan hukum di era globalisasi.
Sebagai salah satu pusat pendidikan Magister Ilmu Hukum yang profesional, PS MIH UKI Paulus menekankan penguasaan ilmu hukum yang mendalam, kemampuan analisis hukum yang kritis, serta keterampilan praktis dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum secara ilmiah dan berkeadilan. Lulusan diharapkan mampu mengimplementasikan teori-teori hukum secara profesional dalam dunia kerja, baik di sektor pemerintahan, lembaga peradilan, dunia usaha, maupun lembaga sosial kemasyarakatan.
PS MIH UKI Paulus juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral sebagai landasan pembentukan karakter lulusan agar memiliki etika, tanggung jawab, dan perilaku yang sesuai dengan norma kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, nilai-nilai keadilan menjadi prinsip utama dalam proses pendidikan, dengan menanamkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip persamaan di hadapan hukum (equal justice before the law).
Dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, Program Studi Magister Ilmu Hukum terus mengembangkan pendidikan berbasis riset yang mampu bersaing serta menjawab kebutuhan masa depan. Program studi ini aktif mendorong penelitian unggulan, penyebarluasan perkembangan ilmu hukum melalui forum ilmiah, serta menjalin kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan, pemerintah, swasta, dan pusat riset untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
Melalui proses pembelajaran yang berkualitas, berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, PS MIH UKI Paulus berupaya menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam penegakan hukum, penyelesaian masalah hukum secara ilmiah, serta pembangunan masyarakat dan bangsa yang berkeadilan.
Visi
Visi Magister Ilmu Hukum UKI Paulus adalah salah satu pusat pendidikan Magister Ilmu Hukum yang Unggul dan Profesional dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan nilai-nilai keadilan.
1. Unggul yaitu lulusan Magister Ilmu Hukum UKI Paulus mempunyai kemampuan yang baik tentang ilmu hukum yang bermanfaat dalam penegakan hukum (Law Inforcement).
2. Profesional yaitu lulusan Magister Ilmu Hukum UKI Paulus mampu mengimplementasikan teori-teori hukum (Knowledge & Skill) pada lapangan pekerjaannya.
3. Nilai-nilai moral yaitu lulusan Magister Ilmu Hukum UKI Paulus dapat berbuat dan berpeilaku secara positif sesuai dengan nilai-nilai kepatutan yang diterima dan menyenangkan lingkungan masyarakat.
4. Nilai-Nilai keadilan yaitu lulusan Magister Ilmu Hukum UKI Paulus menghargai hak asasi manusia dan memandang manusia sama di depan hukum (Equal Justice before the law).
Misi
1. Mengembangkan pendidikan magister yang mendukung program riset yang mampu bersaing dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masa depan.
2. Menjadikan Program Studi Magister Hukum sebagai salah satu pusat informasi dalam penyebarluasan perkembangan mutakhir ilmu Hukum melalui kegiatan ilmiah.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan, dan pusat riset dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
4. Mendorong program riset unggulan yang mengarah pada kualitas lulusan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan pendekatan kerakyatan dalam rangka mengabdi kepada kepentingan dan kemakmuran bangsa.
Dosen Program Studi
Prof. Dr. Yotham Th. Timbonga, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 8802390019
timbongayotham@yahoo.co.id
Hukum Pidana dan Kriminologi
Prof. Dr. Liberthin Palullungan, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0906117401
liberthin@ukipaulus.ac.id
Hukum Tata Negara dan Pemerintahan
Prof. Dr. Poppy Andi Lolo, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 8826290019
poppyandilolo@ukipaulus.ac.id
Hukum Pidana dan Kriminologi
Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0030045701
arie@ukipaulus.ac.id
Hukum Tata Negara dan Pemerintahan
Dr. Gracesy Prisela Christy.,S.H.,M.H.
NIDN/NIP: 0439766667230262
gpchristy17@gmail.com
Hukum Pidana Internasional
Dr. Elfran Bima Muttaqin, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0906038603
elfran@ukipaulus.ac.id
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Dr. Edmondus Sadesto Tandungan, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0901128502
edmondus@ukipaulus.ac.id
Hukum Internasional
Dr. R. R. Eko Widyastuti, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0916087404
eko_widyastuti@ukipaulus.ac.id
Hukum Pidana Militer
Dr. Nemos Muhadar, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0901019202
nemosmuhadar@yahoo.com
Hukum Pidana dan Kriminologi
Dr. Priya Tandirerung Pasapan, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0919068102
priyatp303@gmail.com
Hukum Agraria dan Lingkungan
Dr. Yeheshiel Bartin Marewa, SH., M.H.
NIDN/NIP: 0910066901
ybmarewa@gmail.com
Hukum Tata Negara dan Pemerintahan
Detail Dosen
Prof. Dr. Yotham Th. Timbonga, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 8802390019
timbongayotham@yahoo.co.id
Guru Besar
Hukum Pidana dan Kriminologi
Jurnal / Tautan Akademik
Penelitian
| No | Judul Penelitian | Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI PRAJURIT KODAM VII/WIRABUANA | 2025 | Buka |
| 2 | MENAKAR ULANG KEADILAN: ANALISIS KRITIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN PASCA-REFORMASI KUHP | 2025 | Buka |
| 3 | ANALISIS PENERAPAN TINDAK PIDANA MILITER DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE | 2024 | Buka |
| 4 | Menggali Hukum Pidana (Teori, Prinsip dan Penerapan) | 2024 | Buka |
| 5 | THE EFFECTIVENESS OF MECHANISMS AND PROCEDURES FOR RESOLVING CUSTOMARY LAND DISPUTES BY ADAT JUDGES IN TANA TORAJA | 2024 | Buka |
| 6 | THE EFFECTIVENESS OF JUSTICE COLLABORATORS IN ASSISTING LAW ENFORCEMENT TO UNCOVER CORRUPTION CRIMES IN INDONESIA | 2024 | Buka |
| 7 | ANALYSIS OF LEGAL CONSIDERATIONS IN JUDGES' ACQUITTAL DECISIONS IN CORRUPTION CASES IN INDONESIA | 2024 | Buka |
| 8 | ANALISIS PUTUSAN BEBAS DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 106/PID.SUS-TPK/2023/PN.MKS) | 2024 | Buka |
| 9 | PERAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI MALUKU DAN MALUKU UTARA PADA KEMENTERIAN PUPR) | 2024 | Buka |
| 10 | KEDUDUKAN DAN PERAN HAKIM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT TONGKONAN DI TANA TORAJA | 2024 | Buka |
| 11 | Decision of The Constitutional Court Regarding the Term of Office of The Head of The Corruption Eradication Commission | 2023 | Buka |
| 12 | The Crime of Treason at Polda Regional Papua on Criminological Perspective | 2023 | Buka |
| 13 | PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 9 PERPOL No. 8 TAHUN 2021 | 2023 | Buka |
| 14 | ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DALAM KASUS PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK | 2023 | Buka |
| 15 | Modus Of Operandi and Sanctions For Criminal Actions In The Health Field (Study Decision Number 90/Pid.Sus/2023/Pn Mks) | 2023 | Buka |
| 16 | CRIMINAL OFFENSES ARE IN CERTAIN AREAS OF THE AIRPORT WITHOUT PERMISSION FROM THE AIRPORT AUTHORITY | 2023 | Buka |
| 17 | Legal Consequences of Possession of Explosive Materials without a Permit | 2023 | Buka |
| 18 | TINJAUAN YURIDIS PADA PERJANJIAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH | 2021 | Buka |
| 19 | EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENJATUHAN PIDANA MINIMAL DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR | 2021 | Buka |
| 20 | ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI | 2021 | Buka |
| 21 | HUKUM PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA | 2019 | Buka |
| 22 | The Effectiveness of Corruption Eradication: Integrated System Approach | 2017 | Buka |