Universitas Kristen Indonesia Pauluspasca@ukipaulus.ac.id

Magister Hukum

Program Pascasarjana

Profil Program Studi

Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) UKI Paulus merupakan program pendidikan pascasarjana yang berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berintegritas dalam bidang hukum. Dengan berlandaskan nilai-nilai moral dan keadilan, Program Studi Magister Ilmu Hukum hadir sebagai pusat pengembangan ilmu hukum yang adaptif terhadap dinamika masyarakat, perkembangan regulasi, serta tantangan penegakan hukum di era globalisasi.

Sebagai salah satu pusat pendidikan Magister Ilmu Hukum yang profesional, PS MIH UKI Paulus menekankan penguasaan ilmu hukum yang mendalam, kemampuan analisis hukum yang kritis, serta keterampilan praktis dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum secara ilmiah dan berkeadilan. Lulusan diharapkan mampu mengimplementasikan teori-teori hukum secara profesional dalam dunia kerja, baik di sektor pemerintahan, lembaga peradilan, dunia usaha, maupun lembaga sosial kemasyarakatan.

PS MIH UKI Paulus juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral sebagai landasan pembentukan karakter lulusan agar memiliki etika, tanggung jawab, dan perilaku yang sesuai dengan norma kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, nilai-nilai keadilan menjadi prinsip utama dalam proses pendidikan, dengan menanamkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip persamaan di hadapan hukum (equal justice before the law).

Dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, Program Studi Magister Ilmu Hukum terus mengembangkan pendidikan berbasis riset yang mampu bersaing serta menjawab kebutuhan masa depan. Program studi ini aktif mendorong penelitian unggulan, penyebarluasan perkembangan ilmu hukum melalui forum ilmiah, serta menjalin kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan, pemerintah, swasta, dan pusat riset untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Melalui proses pembelajaran yang berkualitas, berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, PS MIH UKI Paulus berupaya menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam penegakan hukum, penyelesaian masalah hukum secara ilmiah, serta pembangunan masyarakat dan bangsa yang berkeadilan.

Visi

Visi Magister Ilmu Hukum UKI Paulus adalah salah satu pusat pendidikan Magister Ilmu Hukum yang Unggul dan Profesional dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan nilai-nilai keadilan.

1. Unggul yaitu lulusan Magister Ilmu Hukum UKI Paulus mempunyai kemampuan yang baik tentang ilmu hukum yang bermanfaat dalam penegakan hukum (Law Inforcement).
2. Profesional yaitu lulusan Magister Ilmu Hukum UKI Paulus mampu mengimplementasikan teori-teori hukum (Knowledge & Skill) pada lapangan pekerjaannya.
3. Nilai-nilai moral yaitu lulusan Magister Ilmu Hukum UKI Paulus dapat berbuat dan berpeilaku secara positif sesuai dengan nilai-nilai kepatutan yang diterima dan menyenangkan lingkungan masyarakat.
4. Nilai-Nilai keadilan yaitu lulusan Magister Ilmu Hukum UKI Paulus menghargai hak asasi manusia dan memandang manusia sama di depan hukum (Equal Justice before the law).

Misi

1. Mengembangkan pendidikan magister yang mendukung program riset yang mampu bersaing dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masa depan.
2. Menjadikan Program Studi Magister Hukum sebagai salah satu pusat informasi dalam penyebarluasan perkembangan mutakhir ilmu Hukum melalui kegiatan ilmiah.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan, dan pusat riset dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
4. Mendorong program riset unggulan yang mengarah pada kualitas lulusan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan pendekatan kerakyatan dalam rangka mengabdi kepada kepentingan dan kemakmuran bangsa.

Dosen Program Studi

Detail Dosen

Dr. Yeheshiel Bartin Marewa, SH., M.H.

Dr. Yeheshiel Bartin Marewa, SH., M.H.

NIDN/NIP: 0910066901

Email

ybmarewa@gmail.com

Pangkat

Lektor

Keahlian

Hukum Tata Negara dan Pemerintahan

Jurnal / Tautan Akademik

Google SINTA

Penelitian

No Judul Penelitian Tahun Link
1 Strengthening Local Government Accountability Through Digital Transparency and Public Participation in Democratic Governance 2026 Buka
2 Artificial Intelligence Governance and Human Rights Protection in Modern Decentralized Government Systems 2026 Buka
3 Simbol-Simbol dalam Tuturan Ritual Singgi’Tedong Pada Upacara Merok Dalam Budaya Toraja Symbols Used in the Ritual Speech of’Singgi Tedong’of Merok Ceremony in Torajan Culture 2025 Buka
4 Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal: Studi Kasus Kota Baubau 2025 Buka
5 IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TOLIKARA 2025 Buka
6 Sinergi Hukum Ekonomi dan Perlindungan Budaya dalam Mengoptimalkan Ekonomi Kreatif Lokal di Kota Baubau 2025 Buka
7 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN DAN KENDALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH YANG EFEKTIF PASCA-UU NO. 13 TAHUN 2022 2025 Buka
8 EFEKTIVITAS KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN DI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK 2025 Buka
9 Analisis Yuridis Pemanfaatan Internet Banking dalam Pembayaran Menggunakan Letter of Credit pada Perdagangan Ekspor Impor 2024 Buka
10 IMPLEMENTATION AND EFFECTIVENESS OF MODERATE CATEGORY SANCTIONS ON HIGH SCHOOL TEACHERS WITH CIVIL SERVANT STATUS IN TANA TORAJA REGENCY 2024 Buka
11 Challenges and Efforts in Implementing Good Governance Principles in Public Services in Nabire Regency 2024 Buka
12 IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NABIRE DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITASNYA 2024 Buka
13 EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SANKSI KATEGORI SEDANG TERHADAP KINERJA DAN DISIPLIN KERJA GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG BERSTATUS APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN TANA TORAJA 2024 Buka
14 Analisis Sosio Yuridis Penanganan Konflik di Kota Baubau 2024 Buka
15 The Authority Of Regional Government To Regulate Construction Services 2023 Buka
16 The Effectiveness of Motor Vehicle Tax Contribution on Regional Original Income 2023 Buka
17 Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Pembayaran Melalui Aplikasi OVO 2023 Buka
18 Perlindungan Pulau-pulau Terluar Indonesiaberdasarkan Konsep Negara Kepulauan 2020 Buka
19 Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Toraja Utara 2019 Buka
20 Penggunaan Teknologi Informasi dan Kinerja Auditor 2018 Buka
21 The Existence of President's Authority and Responsibility in Realizing the Purpose of the State 2017 Buka
22 Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 2015 Buka
Kembali ke Program Studi